Pandemi Covid-19 telah mengurangi akses ke layanan kesehatan reproduksi serta membatasi sosialisasi dan penyuluhan KB selama periode pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini karena selama pandemi, banyak masyarakat yang khawatir untuk mengunjungi klinik bidan atau dokter untuk mengakses layanan KB. Selain itu, banyak dokter atau bidan yang menutup kliniknya karena tak memiliki perlengkapan memadai untuk mencegah penularan Covid-19.
 

Data BKKBN terbaru menyebutkan, dibanding tahun 2019 lalu, terjadi penurunan sebanyak 1.179.467 pelayanan KB selama Januari hingga April 2020. Penggunaan konstrasepsi juga menurun drastis pada Maret 2020 dibandingkan Februari 2020.
 

Penggunaan berbagai alat kontrasepsi di seluruh Indonesia pada periode tersebut menurun  35 persen sampai 47 persen. Hal ini dapat berimbas pada meningkatnya jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 15 persen pada 2021.
 

Oleh karena itu,  di masa New Normal setelah meredanya pandemi, seharusnya dimanfaatkan untuk segera menghidupkan kembali pelayanan KB. BKKBN, IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan UNFPA (Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa) bersama DKT Indonesia menyelenggarakan Webinar dengan tema “Urgensi Pelayanan KB Pada Masa New Normal” pada Selasa, 9 Juni 2020.
 

“KB merupakan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus kita jaga implementasinya agar berkesinambungan. Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali Program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia bisa tumbuh seimbang. Namun, selama masa pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB yang cukup besar,” kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) sewaktu membuka webinar.
 

Menurut Wardoyo, meningkatnya angka kehamilan, terutama yang tidak direncanakan dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga. “Peningkatan angka kehamilan apalagi yang tidak direncanakan akan menimbulkan masalah bagi keluarga di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu dan tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk," tambahnya.
 

Sementara itu, Assistant Representative UNFPA, Dr. dr. Melania Hidayati, MPH, juga mengemukakan data mengejutkan mengenai dampak COVID-19 terhadap akses alat kontrasepsi.
 

"Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap program Family Planning secara global. Estimasi kami, jika lockdown berlangsung 6 bulan, 47 juta perempuan terancam tidak mendapat akses kontrasepsi modern. Selain itu, jika lockdown terjadi 6 bulan dan ada gangguan layanan alat kontrasepsi, diperkirakan ada tambahan 7 juta angka kehamilan tidak direncanakan (KTD)," ungkap sosok yang sering disapa dr. Meli ini. 
 

Mengantisipasi hal tersebut, di masa New Normal setelah meredanya pandemi, BKKBN beserta para pemangku kepentingan lainnya akan kembali menggencarkan pelaksanaan Program KB dengan mendorong bidan dan dokter membuka kembali layanan KB. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu mengakses layanan KB dan terus memakai alat kontrasepsi.
 

Masih terkait dengan kontrasepsi di masa pandemi, DKT Indonesia mengambil langkah strategis dalam edukasi dan penyediaan stok alat kontrasepsi. Aditya A. Putra, Head of Strategic Planning DKT Indonesia mengungkapkan, “Sebagai organisasi KB di Indonesia yang berkontribusi menyumbang angka CPR sebesar 25,2 persen, DKT Indonesia menyadari bahwa pandemi ini memberikan tantangan bagi edukasi peningkatan penggunaan kontrasepsi di Indonesia," katanya.
 

Menurut Adit, DKT melakukan beberapa upaya yaitu memastikan pasokan alat kontrasepsi mudah dijangkau dan tersedia di berbagai channel; meningkatkan komunikasi kepada tenaga kesehatan melalui berbagai kegiatan webinar yang ditujukan bagi tenaga kesehatan; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kehamilan di masa pandemi lewat digital platform dan layanan konsultasi KB, Halo DKT.
 

Halo DKT dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui WhatsApp 0811-1-326459 atau Telepon Bebas Pulsa 0800-1-326459. DKT juga memberikan donasi berupa alat kontrasepsi, produk kesehatan reproduksi dan APD kepada tenaga kesehatan dan masyarakat di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.



ALIKA